Tindakan yang telah disampaikan bisa saja kembali terjadi. Terulang dengan cara sedikit berbeda atau masih sama. Suatu realitas politik yang tidak dapat diabaikan jelang hajatan demokrasi lima tahunan semakin dekat. Sekiranya kesadaran ini dihadirkan agar demokrasi tidak kotor karena intimidasi. Meminjam kata Max Weber, pemilu adalah ajang rasionalitas. Rasional dengan tidak menggunakan powerless untuk mempengaruhi sikap bawahan. Pilihan guru dibarengi dengan pikiran-pikiran mendasar.
Kata lain, tidak terpengaruh dengan politik uang, janji sampai ancaman yang dapat berpengaruh pada daya cipta, tumbuhnya pengembangan potensi, minat dan bakat peserta didik. Semua laku mencerminkan integritas tiap orang termasuk pendidik. Masyarakat menginginkan adanya iklim demokrasi yang sehat, tidak “masuk angin,” selalu stabil dan efektif. Sebab, kegagalan demokrasi terletak pada kultur politik yang di bangun. Akhirnya melahirkan pemimpin yang kompeten, dan politisi berkualitas.
Performa Sekolah
Perlu dipanjang-panjangin mengingat sifatnya penting, untuk itu diuraikan kembali di tengah proses dan tahapan pemilu sedang berlangsung. Kemudian, telah disebutkan bahwa mengangkat, dan mengulas kembali pandangan sebelumnya sangat penting untuk mempertegas bahwa hal ini penting dan dibutuhkan.
Disusul sikap bahwa ujungnya proses dalam sistem yang berlaku di sekolah berada di school performance. Sederhana untuk mengatakan, berdasarkan prosedur atau SOP-nya. Tetapi diabaikan karena soal-soal politik jelang pemilu, termasuk soal otonomi daerah didalamnya. Semua harus berpijak pada subtansi; dimulai dari, manajerial, kewirausahaan, supervisi dan sosial.
Jelang Pemilu soal-soal seperti ini dikemukan. Penting diangkat, kaitanya dengan hal-hal yang telah disebutkan, lebih-lebih (lagi) tentang intimidasi. Miris. Tak ada rasionalitas dalam mempertimbangkan bagaimana menumbuhkan kreativitas guru, pengembangan sekolah dan performa atau kinerjanya. Untuk membantu memahami, mendalami sedikit kedalam, dimulai dari kata, ‘profesi’ – yang artikan mengarah pada pelatihan khusus, kursus dengan durasi waktu tidak pendek. Bukan ujuk-ujuk mengisi jabatan karena dinilai berjasa saat pemilu.
Mengiyakan apa yang dikatakan Hanif, dinilai berjasa atas kemenangnya di pilkada untuk mengisi semua pos pendidikan. Jika kondisi lapangan seperti itu, maka proses pengajaran dan pengembangan keterampil yang sering dilakukan lembaga khusus penyiapan calon pemimpin akan diabaikan.
Tinggalkan Balasan
Anda harus masuk untuk berkomentar.