Tandaseru — Pemda Pulau Morotai, Maluku Utara, hingga kini belum mencairkan sisa anggaran dana desa (ADD) dan dana bagi hasil (DBH) di 88 desa.
Kondisi ini membuat Asosiasi Pemerintah Desa Seluruh Indonesia (Apdesi) se-Kabupaten Pulau Morotai mengancam akan memboikot aktivitas kantor pemerintah desa.
Koordinator Apdesi Morotai Selatan, Rasdi Dano Mas’ud, mewakili 25 desa di Morsel menyampaikan, pihaknya telah menggelar rapat Sabtu (2/12), menyikapi masalah tersebut.
“Dengan tidak adanya kejelasan dari pemerintah daerah terkait pembayaran sisa ADD dan DBH sampai saat ini tentunya sangat berpengaruh pada penyelenggaraan pemerintah desa,” ujarnya, Minggu (3/12).
Berdasarkan hal tersebut, Rasdi bilang, DPC Apdesi mengambil langkah tegas memboikot aktivitas pemerintah desa sampai dengan batas waktu yang tidak ditentukan.
“Serta akan melakukan aksi hearing dengan pemerintah daerah yang inshaa Allah akan dilaksanakan pada Senin (4/12) besok oleh 88 kepala desa,” cetusnya.
Tinggalkan Balasan