Mengapa PDIP Takut Pecat Gibran dan Bobby?

Oleh: Sutrisno Pangaribuan*

Kader PDIP

_______

SEJAK menantu Presiden Joko Widodo (Jokowi) menyatakan niat menjadi wali kota Medan tahun 2020, PDIP memberi perlakuan istimewa kepada Bobby. Ketika semua kader mengikuti tahapan dan mekanisme, mulai pendaftaran hingga fit and proper test, khusus Bobby, proses tersebut tidak berlaku. Sama dengan perlakuan istimewa yang diberikan saat ini di mana Bobby sudah menyatakan dukungan terbuka kepada kakak iparnya Gibran yang berpasangan dengan Prabowo, namun PDIP no comment, bungkam.

PDIP tidak berani menyampaikan sikap apapun. Berbeda dengan keberanian pimpinan PDIP saat dengan tegas menyampaikan pemecatan Alm. Rudolf Pardede (Ketua DPD PDIP Sumut), Akhyar Nasution (Wakil Ketua DPD PDIP Sumut), dan sejumlah kader, pimpinan dan anggota DPRD Fraksi PDIP di Kabupaten Samosir. Para kader yang dianggap membelot, mendukung pasangan kepala daerah yang diusung partai lain tersebut dipecat dan diberi cap “pengkhianat partai”.

Memasuki hari kedua pasca pendaftaran pasangan Prabowo-Gibran ke KPU, lalu direspon Bobby dengan pernyataan dukungan secara terbuka, PDIP belum bereaksi. Sementara jika ada kader yang terbukti main dua kaki biasanya langsung dipecat oleh PDIP. Yang terbaru adalah pemecatan Budiman Sudjatmiko, yang juga menyatakan dukungan kepada Prabowo. Satu-satunya pimpinan PDIP yang berani bersikap adalah FX Rudy, Ketua DPC PDIP Solo yang dengan tegas, lugas meminta Gibran mengembalikan KTA PDIP, baik diantar langsung, maupun dengan perantara.

Sementara Pengurus PDIP Sumut memilih bungkam, no comment, tidak berani mengambil sikap, atau masih menunggu arahan DPP PDIP. Pengurus PDIP Sumut dan Medan sama sekali tidak berani menindaklanjuti instruksi dan arahan Ketum PDIP, Megawati Soekarnoputri (Mega). Mega menyatakan kepada seluruh kader PDIP dan kepada publik, bahwa kader yang bermain dua kaki atau tiga kaki, keluar dari PDIP. Maka Gibran dan Bobby harus keluar, atau dipecat PDIP. Semua kader partai dari Ketum hingga kader harus patuh dan taat terhadap aturan partai. Maka jika ada ada tindakan sengaja melawan keputusan partai, konsekuensinya dipecat.

“Kalau jadi pengurus partai tidak punya nyali dan keberanian menegakkan aturan partai, serta arahan ketum partai, lebih baik mundur dari pengurus partai”. “Sikap dan tindakan pengurus PDIP, baik DPP, DPD Sumut dan DPC Medan yang memilih bungkam, diam, tidak berani tersebut tidak mencerminkan sikap tegak lurus kepada konstitusi partai dan ketua umum”. “Kalau kader orang biasa, para pengurus PDIP ini cepat mengambil tindakan, giliran menantu Jokowi, semua no comment”. ” Katanya banteng, kok cemen?”. “Mundur saja jadi pengurus partai kalau kepada kader yang secara terbuka menyatakan dukungan kepada pasangan calon selain kepada Ganjar- Mahfud tidak berani!”.

“PDIP itu telah mengalami berbagai tekanan sejak orde baru saat Indonesia dipimpin mantan mertua Prabowo. Mengapa saat ini malah takut mengambil sikap?”. “Satu-satunya kader PDIP, sebagai pengurus partai yang berani menyatakan sikap dari seluruh kader di Indonesia Raya, hanya FX Rudy”. “Maka daripada hanya mampu menyatakan no comment, atau fokus konsolidasi partai, lebih baik mundur saja”. “Orang yang takut menegakkan aturan partai, takut menyampaikan sikap berdasarkan aturan partai, tidak layak jadi pengurus PDIP”.