Sebetulnya, kata Parto, masalah ini bisa diselesaikan dari aspek administrasi. Jika SK-nya dianggap sudah kedaluwarsa tinggal dilakukan perpanjangan atau pergantian Plt.
“Gitu aja. Tapi sampai dengan detik ini Pj Bupati tidak punya sikap apa-apa. Malahan sikap kepemimpinan dia terkesan gaduh di publik,” ujarnya.
Ia juga menyebutkan, Bupati Morotai minim kebijakan. Sebab jika dicermati secara hierarki, persoalan ini tidak perlu sampai diadukan ke provinsi.
“Justru hal ini bisa diselesaikan dengan tanpa ada kegaduhan di publik. Itu yang saya maksudkan, harus ada sikap tegas dari Pj Bupati mengambil alih dan menyelesaikan masalah ini tanpa perlu diaduhkan ke pemprov,” tukasnya.
Parto bilang, melihat birokrasi Pemda Morotai ini ada semacam psikologi fraksionalisme di level internal ada kelompok-kelompok.
“Bayangkan, ada kubu-kubu yang kita amati dari luar itu ada kubu Pj Bupati, ada kubu birokrasi dan lain-lain. Birokrasi di Morotai memalukan sekali,” tuturnya.
Tinggalkan Balasan