Ketiga, Pembiayaan Daerah. Meskipun terjadi perubahan signifikan Pendapatan dan Belanja Daerah, Pembiayaan Daerah tetap stabil pada jumlah Rp 40.000.000.000.
“Ini mencerminkan upaya kami untuk menjaga keseimbangan antara penerimaan dan pengeluaran daerah, serta menjaga keberlanjutan keuangan daerah. Rekomendasi RAPBD-P Tahun 2023 memiliki dimensi penting yang perlu kami soroti, terutama dalam konteks skala prioritas program, kegiatan, dan sub kegiatan berkaitan pelayanan kepada masyarakat, penunjang pembangunan daerah, serta efisiensi dan efektivitas belanja,” ungkap Joko.
Bahkan dalam konteks ini, sambung Joko, DPRD ingin menyampaikan beberapa poin penting yang perlu diperhatikan. Pertama, Prioritas Pelayanan kepada Masyarakat.
“Kami menghargai upaya eksekutif dalam memprioritaskan pelayanan kepada masyarakat dalam RAPBD-P Tahun 2023. Namun, kami menekankan perlunya memastikan bahwa program dan kegiatan yang mendukung pelayanan dasar, seperti pendidikan, kesehatan, dan infrastruktur publik, mendapatkan perhatian khusus. Kualitas layanan kepada masyarakat harus selalu menjadi fokus utama,” ujarnya.
Kedua, penunjang pembangunan daerah. Pembangunan daerah adalah elemen penting dalam meningkatkan kualitas hidup masyarakat. Oleh karena itu, DPRD mendukung program dan proyek yang berkontribusi pada penunjang pembangunan daerah, termasuk pembangunan infrastruktur jangka panjang, pertanian, dan sektor ekonomi lokal lainnya yang memiliki potensi pertumbuhan.
Ketiga, efisiensi dan efektivitas belanja. DPRD menekankan pentingnya efisiensi dan efektivitas dalam penggunaan anggaran daerah.
Tinggalkan Balasan
Anda harus masuk untuk berkomentar.