Tandaseru — Ratusan ASN Pemerintah Kabupaten Pulau Morotai, Maluku Utara, mengancam boikot upacara HUT RI ke-78 pada 17 Agustus 2023. Ancaman ini dipicu penundaan pembayaran tunjangan tambahan penghasilan pegawai (TPP) selama 3 bulan belakangan, yakni Juni, Juli, dan Agustus.
Ancaman tersebut disuarakan saat apel pagi di kantor bupati, Senin (14/8), yang dipimpin Staf Ahli Bidang Ekonomi dan Pembangunan Suriyati Suaib.
“Bayar kami punya TPP dulu, kalau tidak jangan harap kami ikut terlibat dalam kegiatan 17,” teriak ASN di depan pimpinan OPD.
Suriyati Suaib saat dikonfirmasi usai apel menyatakan beberapa hari lalu bendahara masing-masing dinas telah mengajukan permintaan ke BPKAD.
“Kemarin sudah diminta untuk kasih masuk SPM, dan SPM itu sudah dikasih masuk oleh bendahara,” ungkapnya.
Kepada ASN, Suriyati meminta agar tetap bersabar. Sebab semua butuh proses, tidak mungkin pengajuan SPM hari ini langsung dicairkan.
Tinggalkan Balasan