Nilai utang nyaris satu triliun tersebut terdiri atas utang belanja modal sebesar Rp 300 miliar lebih, dan utang dana bagi hasil (DBH) Kabupaten/Kota sebesar Rp 230 miliar lebih, serta barang jasa Rp 200 miliar lebih.
“Paling besar di belanja modal,” ungkap Sekretaris Daerah Pemprov Maluku Utara, Samsuddin Abdul Kadir saat ditemui, Rabu (12/7) lalu.




Tinggalkan Balasan
Anda harus masuk untuk berkomentar.