Momentum pemindahan IKN tersebut bersamaan dengan peralihan kepemimpinan nasional. DPR/DPD RI dan Presiden hasil Pemilu 2024 akan dilantik pada Oktober 2024, dan diharapkan dilantik di IKN. Sehingga kepemimpinan nasional akan memulai pekerjaannya dari IKN.
Komitmen Presiden Jokowi membangun kesadaran Indonesia Centris tentu menarik dalam momentum demokrasi Pemilu 2024 ini. Sehingga jika Presiden Jokowi mengatakan akan “cawe- cawe”, maka tindakan tersebut berkaitan dengan urusan keberlanjutan dan kesinambungan program strategis, termasuk soal IKN.
Sejumlah nama yang muncul sebagai bakal calon presiden dan wakil presiden saat ini didominasi oleh tokoh-tokoh politik nasional. Ganjar Pranowo, Gubernur Jawa Tengah (2013- 2023 ), menjadi satu-satunya tokoh politik daerah yang tampil sebagai Capres. Namun sebagai tokoh politik yang berasal dari pulau Jawa, Ganjar Pranowo harus didampingi Cawapres dari luar pulau Jawa.
Dalam sejarah pergerakan pemuda (Sumpah Pemuda 1928), perjuangan kemerdekaan, hingga menjadi negara merdeka dan memiliki presiden dan wakil presiden, keterwakilan Nusantara menjadi konsensus bersama. Kepemimpinan nasional pertama, yakni Soekarno dari Jawa, Mohammad Hatta dari Sumatera.
Rancangan tersebut sebagai hasil dari percakapan dan perenungan panjang para pendiri bangsa Indonesia. Maka “konsensus nasional kebangsaan” itu harus dilanjutkan. Catatan sejarah bangsa ini mencatat kesinambungan dan keberlanjutan konsensus tersebut. Di masa orde baru pun, Presiden Soeharto, yang berasal dari Jawa, memilih Adam Malik, asal Sumatera dan Baharuddin Jusuf Habibie, asal Sulawesi sebagai Wakil Presiden.
Kemudian dilanjutkan oleh Presiden Megawati Soekarnoputri, yang berasal dari Jawa didampingi oleh Wakil Presiden Hamzah Haz, yang berasal dari Kalimantan. Sementara itu Periode pertama Presiden Susilo Bambang Yudoyono dan periode pertama Presiden Joko Widodo yang sama-sama berasal dari Jawa, didampingi oleh Wakil Presiden Jusuf Kalla, yang berasal dari Sulawesi.
Tinggalkan Balasan