Tandaseru — Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Maluku Utara Ahmad Purbaya menuturkan, pelayanan perbendaharaan akan berjalan efektif apabila seluruh sektor pendapatan digarap secara maksimal.
“Kami mau efektif gimana? Pendapatan yang masuk ke kas daerah hanya Rp 10 juta sementara permintaan yang masuk Rp 30 juta,” ujar Purbaya menanggapi rekomendasi Pansus LKPJ DPRD Malut, Kamis (1/6).
Ia bilang, dengan keterbatasan anggaran yang ada, pihaknya mencoba melakukan skala prioritas penggunaan.
“Contohnya kemarin anggaran reses 45 anggota DPRD Malut, kami prioritaskan lebih dulu,” jelasnya.
Menurutnya, Pemprov Malut tengah dihadapkan dengan jatuh tempo utang pembangunan ke pihak PT Sarana Multi Infrastruktur (SMI) sebesar Rp 20 miliar.
“Kendati begitu kami masih memprioritaskan kegiatan DPRD, sekalipun pencairan hanya 90 persen dari permintaan yang diajukan,” ungkapnya.
Tinggalkan Balasan