Kota Ternate telah menerima 5 penghargaan Kota Layak Anak (KLA), 2 kali penghargaan tingkat Pratama, dan 1 kali tingkat Nindya.

Menurut Ketua Ikatan Alumni Lemhannas Maluku Utara ini, verifikasi ini menegaskan kembali upaya pemerintah, untuk mempertahankan capaian dan lebih memaksimalkan perlindungan anak di Kota Ternate.

Sebagai respon terhadap implementasi kebijakan yang inklusif, ada empat variabel yang saling berhubungan satu dengan yang lainnya, yaitu komunikasi, sumber daya, disposisi dan struktur birokrasi, yang tentunya menjadi kata kunci untuk lebih mengoptimalkan kerangka pembangunan daerah berbasis Kota Layak Anak.

Ia mengaku, Pemkot telah melakukan berbagai langkah untuk mewujudkan KLA sebagai mengejewantahan RPJMN, kemudian turunkan secara inklusi dalam RPJMD menjadi catatan pemerintah, untuk mematangkan langkah-langkah pengembangan KLA.

“Tentunya melalui komitmen dengan tahapan persiapan, perencanaan, pelaksanaan, mobilisasi sumber daya, sampai pada implementasi rencana aksi daerah maupun tahapan pemantauan, evaluasi dan pelaporan. Tentu semuanya ini merupakan perwujudan komitmen pemerintah, untuk terus berupaya mewujudkan Ternate sebagai KLA, kota Inklusif bagi anak, bagi perempuan, bagi disabilitas, bagi siapa saja dengan berbagai kondisi,” terangnya.