Ia pun menjabarkan apa saja 5 poin dimaksud yang perlu didorong untuk Provinsi Malut jika nanti dirinya terpilih sebagai Anggota DPD-RI.

“Pertama soal disentralisasi. Tanggung jawab anggota DPD itu adalah bagaimana memfokuskan tugas dan tanggungjawabnya kepada isu otonomi,” kata Hasby.

Pada poin pertama ini, kata dia, perlu adanya peran daerah untuk penguatan kembali disentralisasi dan otonomi daerah.
Kemudian yang kedua adalah soal perpajakan. Menurut Hasby, Malut yang memiliki banyak perusahaan tambang saat ini pajaknya untuk daerah banyak yang hilang oleh karena regulasi pemerintah pusat.

“Nah tanggungjawab DPD adalah menyuarakan ini, karena ini adalah bagian dari sumber kemakmuran sumber pendapatan yang akan mendorong percepatan pembangunan,” timpalnya.

Kemudian ketiga soal pendidikan yang perlu didorong baik dari sisi alokasi anggaran dalam rangka peningkatan mutu pendidikan di daerah.