Dalam proses pelaksanaan pekerjaan fisik pun menurutnya terdapat beberapa permasalahan seperti lemahnya pengendalian kegiatan oleh PPK sehingga pekerjaan dikerjakan tanpa pengawasan yang berimbas pada kualitas pekerjaan yang kurang baik.

Dalam pelaksanaan pekerjaan pun terlihat mengabaikan aspek pengendalian mutu pekerjaan, misalnya komposisi material Lapis Fondasi Agregat Kelas A pada pekerjaan jalan yang terindikasi dilakukan penghampar tidak mengikuti Job Mix Desain (JMD), bahkan dugaan kuat pekerjaan tersebut dikerjakan tanpa ada JMD. Hal ini terlihat dari komposi material yang dihampar pada jalan Ruas Goal–Ibu terdapat batu yang ukuranya lebih dari 37,5mm dalam persentase yang banyak karena dalam komposisi LPA tersebut dicampur menggunakan sirtu sungai.

“Selain itu, dalam pelaksanaannya tidak terlihat dilakukan pengujian lapangan terhadap kepadatan LPA dan juga CBR lapangan LPA tersebut,” tukas Riswanto.

Contoh lain, sambungnya, adalah pekerjaan pelebaran jalan dalam Kota Jailolo yaitu di depan Sasadu Lamo. Di mana lapis Fondasi Agregat Kelas A tercampur dengan sedimentasi dikarenakan banjir yang terjadi pada daerah yang membawa sedimen tapi diabaikan. Semestinya material tersebut diganti karena akan mempengaruhi komposisi campuran LPA dan komposisi campuran berpengaruh terhadap nilai CBR atau daya dukung dari material tersebut.

“Selain itu terdapat juga persolan lain yang pernah disoroti oleh masyarakat seperti pembuatan trotoar dalam Kota jailolo yang terkesan asal dikerjakan, di mana dalam proses pelaksananaanya tidak dilakukan pembongkaran terhadap trotoar existing/lama sehingga mengurangi kapasitas drainase. Akibatnya terjadi luapan ketika curah hujan yang tinggi di Jailolo. Elevasi jalan pada pekerjaan patching atau penambalan jalan dalam Kota Jailolo tidak selevel dengan jalan existing/lama sehingga mengakibatkan jalan menjadi bergelombang sehingga mempengaruhi kenyamanan pengendara,” terangnya.

Lalu beberapa item pekerjaan yang sudah mulai rusak pada pekerjaan Penataan Ruang Terbuka Hijau Kawasan Sasadu Lamo yang sempat dikeluhkan oleh masyarakat beberapa minggu lalu. Serta potensi terjadi gerusan pada abutment jembatan ruas Tacim-Tabobol.

“Selain itu sampai saat ini masih masih terdapat juga pekerjan yang belum selesai dikerjakan meksipun telah selesai adendum pemberiaan kesempatan kerja. Misalnya pada pekerjaan jalan ruas Goin–Kedi, Penataan Ruang Terbuka Hijau Kawasan Festival Teluk Jailolo, Pembangunan Jembatan Ruas Kedi-Goin, Pembangunan Jembatan Tacim-Tabobol dan Penataan Kawasan Pariwisata Bobanehena-Gamtala,” tuturnya.

“Penyebab utama keterlambatan pekerjaan ini adalah terkait SDM, sumber daya mesin (peralatan) maupun sumber daya material, bukan saja hujan sebagaimana yang disampaikan Kadis PUPR Halbar. Silahkan dicek, berapa banyak AMP yang dipakai, berapa banyak alat gelar aspal yang digunakan, berapa banyak alat gelar lapis fondasi agregat yang dipakai serta peralatan lainnya yang digunakan dalam pekerjaan jalan yang dibiayai melalui PEN bahkan DAK tahun 2022. Rata-rata semua pekerjaan mengunakan peralatan yang sama, baik AMP, alat gelar aspal, alat gelar LPA, sehingga peralatan tersebut dipakai dulu pada pekerjaan satu kemudian diangkut lalu dipindahkan kepada pekerjaan yang lain. Jika metode pelaksanaannya seperti demikian maka sudah dipastikan pekerjaan jalan yang dibiayai oleh PEN bahkan DAK tahun 2022 akan mengalami keterlambatan. Keberadaan AMP yang jauh dari lokasi Goin-Kedi tidak bisa dijadikan alasan, karena sudah menjadi konsekuensi dalam pekerjaan, jika jaraknya jauh kenapa tidak dibangun AMP di wilayah Loloda?” cecar Riswanto.