“Belum lagi kita bicara soal otonomi desa, karena di situ ada menu titipan-titipan elite politik. Saya sebut saja elite pengendali lah. Jadi memang negeri milik oligarki, bukan milik kita semua,” sambung Parto.

Ia juga menyayangkan banyaknya warga yang dijerat pasal pencemaran nama baik gegara mengkritisi pemerintah.

“Padahal, kalau kita bicarakan peradaban, tidak ada rumus kalau semua diklaim oleh negara, bahwa kebenaran itu hanya datang dari negara atau pemerintah. Harus ada ruang yang juga cukup diberikan kepada sipil sosial untuk bertumbuh,” tandasnya.