Realisasi Pendapatan APBD di Maluku Utara per Januari 2023 Rp 1.093 Miliar

Dari sisi PDRB, pada tahun 2022 sektor ini menjadi penyumbang terbesar ketiga dan menyumbang 14,65 persen dari total PDRB Maluku Utara. Setelah dipetakan, karakteristik pertanian di Maluku Utara lebih condong ke tanaman perkebunan dan sebagian tanaman pangan. Komoditas kelapa menjadi komoditas yang paling banyak dihasilkan dan mencakup 6 wilayah yaitu Pulau Morotai, Halmahera Utara, Halmahera Barat, Halmahera Timur, Halmahera Selatan, dan Kepulauan Sula.

Guna mengembangkan peluang investasi di sektor pertanian, terdapat beberapa dukungan dari Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, baik dalam bentuk fiskal maupun melalui pemberian bantuan kepada para petani dan nelayan. Salah satu investor yang telah masuk adalah PT Gelora Mandiri Membangun (GMM), yang merupakan anak usaha Korindo Grup yang bergerak di Perkebunan Kelapa Sawit di Kabupaten Halmahera Selatan. Adapun isu tematik yang dibahas pada Torang Pe APBN kali ini adalah implementasi program strategis berbasis prioritas nasional bidang ketahanan pangan. Berdasarkan data Kementerian Pertanian, Indeks Ketahanan Pangan (IKP) Maluku Utara Tahun 2021 tercatat sebesar 59,58 atau menurun 3,54 poin dari tahun 2020 dan menempati peringkat ke-31 dari 34 seluruh Provinsi di Indonesia. Dalam rangka mendukung prioritas nasional ketahanan pangan, terdapat alokasi belanja K/L sebesar Rp 109,48 Miliar yang tersebar di Kementerian Pertanian, Kementerian Kelautan dan Perikanan, serta Kementerian PUPR. Sedangkan pada belanja TKDD, terdapat alokasi sebesar Rp 292,27 Miliar pada DAK Fisik, DAK Non Fisik, dan Dana Desa. Adapun kendala yang dihadapi Maluku Utara dalam mewujudkan ketersediaan pangan adalah masih didominasinya stok bahan pangan dari daerah lain di luar Maluku Utara. Terdapat pula kendala teknis yang dialami, di antaranya berupa kendala alokasi anggaran, rendahnya realisasi belanja, hingga keterbatasan SDM pengelola keuangan. “Untuk mewujudkan ketahanan pangan Maluku Utara yang kuat perlu adanya dorongan bagi Dinas Pertanian untuk melakukan asistensi dan pembinaan kepada para petani. Selain itu, diperlukan adanya koordinasi dengan para investor lain di bidang pertanian untuk membantu mengembangkan sektor pertanian, khususnya pada produksi tanaman pangan, serta perlu adanya pemetaan anggaran yang merupakan prioritas untuk dilaksanakan,” tandas Mujab.