“Peserta rata-rata terganjal karena faktor kesehatan, pengetahuan, dan keterbatasan bahasa,” katanya.

Menurutnya, DPRD Maluku Utara melalui Komisi II mendorong agar Disnakertrans membuat pelatihan dan bimbingan.

“Sehingga skill kita yang sudah kita bina melalui SMK bisa terserap ke pasar kerja baik yang ada dalam negeri maupun di luar negeri,” cetusnya.

Sementara Kepala Dinas Nakertrans Nurlaila Muhammad mengatakan, pihaknya akan lebih fokus mendorong dan memberikan semangat kepada CPMI di Maluku Utara, dengan program pelatihan dan bimbingan yang akan dimulai pada tahun ini.

“Memang direncanakan seperti itu. Jadi minimal mereka bisa lolos seleksi penerimaan,” ungkapnya.