Julfikar juga mempertanyakan sistem pengelolaan informasi di RSUD Jailolo yang sedemikian buruk.
“Apakah anggaran 20 persen dari APBD Halmahera Barat tidak mampu mengadakan dokter spesialis kandungan yang lebih dari satu? Apakah pihak pemerintah daerah dan DPRD tidak pernah meninjau rusaknya sistem pelayanan di Halmahera Barat? Oleh karena itu atas masalah ini kami menganggap bahwa pemerintah daerah, DPRD, dan RSUD Jailolo harus bertanggungjawab atas kematian saudara, adik, atau anak dari Sarni yang juga merupakan generasi penerus di Halmahera Barat,” tegasnya.
Berikut tuntutan OKP gabungan tersebut:
- Copot Direktur RSUD Jailolo dari jabatan
- Tambah dokter spesialis kandungan di Halmahera Barat
- Usut tuntas dan penjarakan dr. Devi dan Direktur RSUD Jailolo
- Copot Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Halmahera Barat
- Tindak tegas oknum-oknum yang terlibat dalam penyelenggaraan “pesta” pada Hari Jadi RSUD Jailolo karena menyakiti hati korban serta mengganggu ketenteraman
- Secepatnya evaluasi sistem pelayanan kesehatan di Kabupaten Halmahera Barat.
“Bila tuntutan ini tidak diakomodir maka kami akan datang dengan jumlah masa yang lebih banyak,” tandas Julfikar.
Tinggalkan Balasan