“Kita juga sudah punya penggunaan merk (logo) yang memang hanya KNPI versi kita yang bisa menggunakan itu,” katanya.
Soal konsolidasi Musda KNPI dan SK Kemenkumham itu ia mengaku sudah berkoordinasi dengan Dispora, Kesbangpol dan Pj Bupati Pulau Morotai.
Sitti berharap siapa pun yang terpilih dalam Musda nanti mampu merangkul semua OKP di Morotai.
“Dan juga karena ini momentum politik jadi jangan ada lagi tiga versi, harus bisa merangkul dan mengesampingkan yang namanya isu SARA dan lain sebagainya,” harapnya.
Sukri Ali selaku Koordinator Daerah (Korda) DPD KNPI Maluku Utara menegaskan, DPD KNPI Maluku Utara yang diketuai Irman Saleh dan DPP KNPI Ryano Panjaitan memiliki legalitas yang sah dan SK Kemenkumham RI.
Halaman
Tag Terkait:
Tinggalkan Balasan
Anda harus masuk untuk berkomentar.