Adapun pinjaman tersebut digunakan untuk membangun Pasar Tuakona dan 3 ruas jalan di Kota Labuha. Penandatanganan pemberian pinjaman tersebut dilakukan mantan Bupati Bahrain Kasuba dan Direktur Utama PT SMI Emma Sri Martini pada Kamis, 28 Desember 2017.
Sementara pinjaman baru dapat dicairkan di 2018, dan pembayaran utang dilakukan 2019. Sedangkan masa jabatan Bahrain sebagai bupati sendiri berakhir pada Jumat, 21 Mei 2021.
Alhasil, utang pinjaman bawaannya hingga tahun 2023 diwariskan kepada pemerintahan Usman Sidik dan Hasan Ali Bassam Kasuba sebesar Rp 118 miliar.
Seharusnya usulan pinjaman pemda ditolak DPRD, karena bertentangan dengan PP 56 tahun 2018 Pasal 13 ayat (1), di mana pinjaman menengah merupakan pinjaman lebih dari satu tahun anggaran, dengan kewajiban pembayaran pokok dan bunga pinjaman seluruhnya harus dilunasi dalam kurun waktu yang tidak melebihi masa jabatan kepala daerah yang bersangkutan.
Sesuai amanat UU 10 tahun 2016 Pasal 201 ayat (7), gubernur, bupati, dan wali kota hasil Pemilu 2015 berakhir masa jabatan pada 2020.
Namun DPRD justru meloloskan pinjaman itu. Kuat dugaan, ada kongkalikong yang dilakukan para oknum wakil rakyat untuk memuluskan pinjaman dengan imbalan sejumlah uang.
Tinggalkan Balasan
Anda harus masuk untuk berkomentar.