Hamdan sekaligus memberi ultimatum kepada Penjabat Bupati bahwa pembongkaran dan pelarangan tersebut potensial jadi api dalam sekam.
“Bila tidak ada keberpihakan kebijakan afirmatif, saya pastikan ada gerakan demonstrasi di kantor Bupati dan di Kemendagri, meminta Mendagri untuk melakukan evaluasi menyeluruh terhadap Pj baik di sektor kebijakan ekonomi, pendidkan, pariwisata, tata kelola sumber saya alam dan sektor lainnya,” tandasnya.
Tinggalkan Balasan