Merespon keluhan nakes, Muhammad mengatakan kehadiran PDIP sebagai partai pengusung Gubernur dan Wakil Gubernur untuk meredam situasi yang ada di RSUD CB.
“Kalau saya lihat dari masalah ini, bukan Gubernur yang salah. Yang salah itu Direktur dan Dewan Pengawas,” tegas Muhammad yang didampingi Sekretaris PDIP Asrul Rasyid Ichsan.
Wakil Wali Kota Tidore Kepulauan itu menambahkan, setelah ditelusuri honor dan tunjangan Direktur dan Dewan Pengawas tiap bulan selalu diterima dengan jumlah cukup besar. Karena itu ia mempertanyakan hak nakes yang selama 15 bulan tidak dibayarkan.
“Mereka dapat, tetapi TTP nakes tidak dapat, padahal TTP ini tanggung jawab dari RSUD,” katanya.
Selain itu, Muhammad mengaku akan mengadukan ke pusat jika ada pegawai RSUD yang diancam sidang kode etik, dipindahkan, bahkan dipecat gara-gara melakukan demo.
“Kalau dipecat, yang menerima dampak bukan cuma nakes tetapi keluarganya juga merasakan itu. Kalau ini dilakukan pihak BKD, yang nama buruknya itu dapat di Gubernur,” tandasnya.
Tinggalkan Balasan