Tandaseru — Wakil Gubernur Provinsi Maluku Utara M Al Yasin Ali nampaknya tidak terlalu puas dengan besaran dana bagi hasil (DBH) di sektor pertambangan yang dibayarkan pemerintah pusat ke daerahnya.
Alhasil, politikus PDIP ini mengajak seluruh akademisi di Maluku Utara untuk kompak membuat gebrakan ke pusat.
“Di tempat ini, saudara, kita harus sepakat membuat gebrakan sehingga pemerintah pusat juga tahu bahwa kita di Provinsi Maluku Utara juga punya gerakan,” ungkap Al Yasin saat membuka rapat pembahasan DBH antara Pemprov Malut dengan Pemda 10 Kabupaten/Kota di Kota Ternate, Senin (9/1).
Mantan Bupati Halmahera Tengah dua periode ini menambahkan, gebrakan yang dimaksud adalah membuat penghitungan akurat, misalnya hasil produksi tambang, sehingga pembayaran DBH tidak meleset.
“Jangan kita tinggal diam saja, sehingga pemerintah pusat menganggap enteng kita di maluku utara,” ujarnya.
“Jadi saya minta dari akademisi, dan seluruh pihak untuk bisa membantu kita agar supaya ada gebrakan-gebrakan ke pusat,” tambahnya.
Menurutnya, selama ini Pemprov dan Pemda se-Maluku Utara tidak memiliki data penghitungan terkait hasil produksi tambang baik itu nikel, batu bara, dan emas. Data tersebut hanya dimiliki pemerintah pusat.
Tinggalkan Balasan