Perbaiki Pembangunan Maluku Utara 2023

Indeks ini diukur dengan 3 metode : Dimensi Kepuasan Hidup (life satisfaction), dimensi ini dibagi menjadi dua sub dimensi, yaitu : personal dan sosial; Dimensi Perasaan (affect); dan Dimensi Makna Hidup (eudaimonia).

Tahun 2021, oleh BPS Maluku Utara kembali berada pada urutan pertama sebagai provinsi paling bahagia dengan skor 76,34. Lalu di tahun 2022, pertumbuhan ekonomi Maluku Utara melenting tinggi 27,74% secara tahunan (year on year/yoy) yang banyak dinilai berbagai pihak dan bahkan Presiden Joko Widodo sendiri menyatakan Maluku Utara memiliki pertumbuhan tertinggi di dunia. Jadi, klop-lah sudah, wilayah paling bahagia dengan pertumbuhan ekonomi tertinggi di dunia. Tapi justru di sinilah persoalannya.

***
Karena itu, ICMI Orwil Maluku Utara menilai, tingginya pertumbuhan ekonomi diikuti dengan tingkat kebahagiaan justru makin memberikan beban berat bagi Maluku Utara di masa depan. Betapa tidak, dengan indikator-indikator yang menggiurkan itu setidaknya akan memberikan gambaran ideal bagi masyarakat Maluku Utara, karena dapat menghasilkan pekerjaan yang cukup dan bermartabat; makin menopang hadirnya sikap tenggang rasa, makin mengecilkan kesenjangan, kemiskinan, ketidakadilan; menguatkan akar tradisi lokal dan nilai-nilai budaya lokal, serta tidak menghancurkan lingkungan alam.

Namun yang terjadi sebaliknya, dan ini persis sebagaimana diingatkan UNDP di tahun 1997, bahwa pembangunan itu bersifat : tidak menghasilkan pekerjaan yang cukup dan bermartabat (jobless); Kejam, karena semakin menambah kesenjangan, kemiskinan, ketidakadilan (ruthless); tidak mengakar di masyarakat, justru memantapkan dominasi
dari luar, mencerabut akar tradisi lokal dan nilai-nilai budaya lokal (rootless); tidak mendengarkan aspirasi rakyat, kurang demokratis dan partisipatif (voiceless); dan menghancurkan lingkungan alam (futureless).

Hal ini terjadi karena di Maluku Utara perlahan-lahan mulai tumbuh akumulasi modal dan eksploitasi bahan material yang tanpa disadari mulai mendegradasi kualitas lingkungan. Tentang hal ini, benar apa yang diungkapkan ekonom David Korten, yang mengatakan “Pendekatan pembangunan yang hanya berorientasi pertumbuhan telah menghasilkan tiga krisis besar, yaitu kekerasan, kemiskinan dan kehancuran lingkungan” (Korten, 2006).

Implikasi semua itu memberikan daya dorong yang begitu lemah. Perhatikan hasil survei Dewan Pers yang terkait Indeks Kemerdekaan Pers (IKP) 2022, Provinsi Maluku Utara memiliki nilai 69,86 atau masuk kategori “Agak bebas”. Di mana angka itu turun dibanding IKP tahun 2021 yaitu 68,32, yang menempatkan posisi Maluku Utara pada posisi 34 dari 34 provinsi secara nasional.