Penyampaian dinas, ujar dia, bertolak belakang dengan hasil kunjungan DPRD ke Kementerian Pariwisata dan Pertanian.
“Penyampaian dari kementerian, data dua dinas tersebut tidak ada yang masuk. Bahkan sejak pemkab dibentuk sampai sekarang, Rencana Induk Pembangunan Kepariwisataan Daerah (Ripparda) Halmahera Utara belum ada sama sekali,” bebernya.
“Kegagalan ini seharusnya menjadi acuan evaluasi oleh pimpinan dalam hal ini Bupati Halmahera Utara Frans Manery,” tandas Samsul.
Tinggalkan Balasan