Naik 9,14%, Alokasi Belanja Negara di Maluku Utara 2023 Capai Rp 16,84 Triliun

Sementara itu, untuk Transfer Ke Daerah (TKD) tahun 2023 yang dialokasikan sebesar Rp 11,82 triliun atau naik 9,67% dari tahun 2022 terdiri dari Dana Alokasi Umum (DAU) sebesar Rp 6,15 triliun (naik 3,99% yoy), Dana Bagi Hasil (DBH) sebesar Rp 2,22 triliun (naik 105,61% yoy), Dana Alokasi Khusus (DAK) sebesar Rp 2,55 triliun (turun 9,09% yoy), Insentif Fiskal sebesar Rp 61,41 miliar (turun 60,17% yoy), hibah ke daerah sebesar Rp 7,5 miliar, dan Dana Desa sebesar Rp 834,59 miliar (naik 1,64% yoy).

“Anggaran tersebut diarahkan untuk kebijakan desentralisasi fiskal pemerintah dengan tujuan menciptakan pemberdayaan dan kemandirian keuangan pemerintah daerah. Alokasi anggaran TKD tahun 2023 tersebar ke pemerintah Provinsi Maluku Utara dan seluruh kabupaten/kota di Provinsi Maluku Utara,” tegasnya.

“Alokasi pada Provinsi Maluku Utara sebesar Rp 2,35 triliun, Kota Ternate sebesar Rp 843,15 miliar, Kota Tidore Kepulauan sebesar Rp 927,80 miliar, Kabupaten Halmahera Tengah sebesar Rp 1,37 triliun, Kabupaten Halmahera Barat sebesar Rp 779,04 miliar, Kabupaten Halmahera
Timur sebesar Rp 929,47 miliar, Kabupaten Halmahera Selatan sebesar Rp 1,60 triliun, Kabupaten Halmahera Utara sebesar Rp 855,77 miliar, Kabupaten Kepulauan Sula sebesar Rp 816,52 miliar, Kabupaten Pulau Morotai sebesar Rp 723,57 miliar, dan Kabupaten Pulau Taliabu sebesar Rp 621,29 miliar,” terang Adnan.

Adnan berharap besarnya anggaran dapat menggerakan ekonomi dan meningkatkan kesejahteraan di Maluku Utara.

“Mobilisasi dana APBN sebesar Rp 16,84 triliun ke wilayah Provinsi Maluku Utara pada tahun 2023 ini diharapkan dapat turut menggerakkan kehidupan ekonomi masyarakat dan memberi dampak multiplikasi (multiplier effect) secara lebih besar pada kegiatan perekonomian. Sehingga pada gilirannya secara langsung dapat meningkatkan taraf kesejahteraan dan kualitas hidup masyarakat Maluku Utara,” ujarnya.

Belanja pemerintah di tahun 2023 diarahkan untuk mendukung pemulihan ekonomi dan meningkatkan kesejahteraan rakyat. Belanja pemerintah yang baik diperlukan dalam mencapai target pembangunan, yakni perbaikan kemakmuran rakyat secara adil dan merata.