Gubernur juga menyampaikan beberapa hal yang perlu menjadi perhatian bersama dalam rangka meningkatkan kualitas pelaksanaan anggaran untuk menjalankan berbagai program pemerintah.
“Pertama, proses penetapan pejabat pengelola keuangan dan pengelola kegiatan perlu dipercepat. Kedua, sistem tata kelola dan administrasi yang memanfaatkan teknologi informasi perlu dibenahi. Ketiga, proses pengadaan barang dan jasa perlu dilakukan percepatan. Keempat, perlu dilakukan akselerasi pelaksanaan program. Kelima, menjalin komunikasi dan sinergi yang baik dengan para pemangku kepentingan,” jabar Abdul Gani.
Terkait pengelolaan alokasi TKD, sambungnya, para bupati dan wali kota diminta menggunakan alokasi TKD tahun 2023 untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik di daerah, meningkatkan kemampuan perpajakan daerah (local taxing power) dan mengoptimalkan Dana Desa untuk mendukung pemulihan ekonomi dan percepatan penanganan kemiskinan ekstrem.
Sementara Kepala Kanwil Ditjen Perbendaharaan Provinsi Maluku Utara Adnan Wimbyarto menyampaikan peran strategis APBN sebagai instrumen fiskal. APBN 2020–2022 telah bekerja keras sebagai instrumen kebijakan yang menangani pandemi dan memulihkan ekonomi.
“APBN 2020–2022 merupakan APBN extraordinary dengan defisit di atas 3 persen PDB. Sejalan dengan pemulihan ekonomi, APBN 2023 harus disehatkan dengan menurunkan level defisit kembali di bawah 3 persen PDB. Dalam 3 tahun terakhir, belanja pemerintah memiliki peran penting dalam menyelamatkan perekonomian Indonesia,” ujarnya.
“Peran belanja sebagai buffer economy dan counter cyclical kondisi krisis menunjukkan peran sebagai instrumen pemulihan ekonomi dan stabilisasi,” ungkap Adnan.
Tinggalkan Balasan