“Kalau sudah menjadi pejabat publik jangan kerja seperti ini. Karena ini hak terbuka, makanya disarankan paling tidak duduk bersama dan membicarakan yang terbaik seperti apa, karena kewenangan ada di panitia,” sambung Martinus.
Ia menambahkan, kalaupun dana yang ditarik itu lantas dibelanjakan bahan-bahan pembangunan rumah dan upah tukang oleh anggota DPRD, mekanismenya tetap salah.
“Seharusnya duduk bersama untuk dibicarakan. Walaupun itu adalah bantuan DPRD tetapi seharusnya dibicarakan secara baik. Jangan ketika dana dicairkan tiba-tiba diambil kembali, kesannya tidak bagus oleh masyarakat, dan dana ini pada akhirnya akan diperiksa oleh Inspektorat,” pungkasnya.
Halaman
1 2
Tag Terkait:
Tinggalkan Balasan
Anda harus masuk untuk berkomentar.