Skema pembayaran, lanjut Purbaya, jika semua SKPD sudah selesai melakukan penginputan, maka SKPD langsung melakukan print out DPA. Setelah itu diajukan permintaan untuk proses pembayaran, karena setiap bulan anggaran yang disiapkan Rp 20 miliar untuk pembayaran utang.
“Intinya, selama ini yang berkembang bahwa audit utang oleh Inspektorat itu adalah utang non fisik yakni belanja pegawai yang di dalamnya tunggakan gaji guru honda, tunggakan gaji pegawai honor, tunggakan tunjangan dan lain lain, jadi bukan utang pihak ketiga,” tandasnya.
Tinggalkan Balasan