Tandaseru — Hasil evaluasi APBD Perubahan 2022 Pemprov Maluku Utara yang disepakati DPRD telah disetujui Kementerian Dalam Negeri.

Hal ini diungkapkan Wakil Gubernur M Al Yasin Ali.

“Hasil evaluasi Kemendagri sudah selesai, dan sudah dikembalikan. Itu disampaikan Kepala BPKAD Ahmad Purbaya beberapa waktu lalu,” kata Al Yasin, Senin (25/10).

Baca Juga:Visi Pendidikan Morotai 100 Tahun Lagi: Sebuah Renungan Panjang dari Tepi Samudera Pasifik

Setelah dikembalikan, selanjutnya BPKAD akan mencetak semua Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) dan diserahkan ke seluruh OPD untuk mengajukan pencairan.

Meski begitu, sambung Al Yasin, evaluasi APBD-P Malut tergolong terlambat. Salah satu dampaknya, anggaran perjalanan dinas luar daerah Wagub belum terbayar hingga kini sehingga masih terhitung utang.

Tag Terkait:
Tandaseru
Penulis