KPK Akui Pemprov Maluku Utara Kesulitan Tarik Pajak Tambang

“Sering pemda meminta data di pertambangan sangat sulit, harus ke Kementerian ESDM. Itu juga kami soroti karena sangat berpengaruh pada pelayanan publik,” ucap Dian.

Menurutnya, banyak pertambangan tidak mematuhi aturan perizinan. Banyak ekspor pertambangan dilakukan secara ilegal seperti yang KPK temukan di Batam.

“Padahal kita punya pengawasan Polair dan lainnnya, tapi masih terjadi kebocoran ekspor nikel ilegal,” tandasnya.