“Oleh karena itu, saya mengharapkan kepada Kepala Bapelitbang, Kepala BPKAD, Kelapa BKPSDM dan Kepala Bapenda agar segera menyediakan dan menginput kekurangan data sub indikator yang belum terpenuhi sesuai area intervensi yang menjadi kewenangan. Kami juga sangat mengharapkan bimbingan dan arahan dari tim KPK, Itjen Kemendagri maupun dari tim BPKP agar capaian MCP Pemerintah Kota Tidore sebagaimana diharapkan dapat terwujud secara maksimal,” imbuhnya.
Sementara Kepala Satgas Koordinasi dan Supervisi Direktorat Wilayah V KPK Dian Patria dalam paparannya mengatakan, tujuan kunjungan ini adalah untuk melakukan koordinasi dan supevisi. Ia juga mengingatkan pemkot melakukan optimalisasi atas aset-aset dan pajak daerah.
“Dengan kunjungan ini, adanya keterbukaan sangat penting. Kita mendorong kemandirian fiskal, sampaikan saja jika ada masalah MCP, nanti dicarikan solusi sama-sama. Pemda lakukan optimalisasi atas aset-aset, juga optimalisasi pajak daerah. Untuk aset-aset yang belum dikembalikan agar segera dikembalikan atau ditarik,” ucap Dian.
Dian juga memuji kinerja Pemkot Tikep dalam hal ini Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah yang telah bekerja mengoptimalisasi aset-aset milik daerah, seperti penarikan kembali aset kendaraan daerah bagi pejabat baik pemerintah maupun anggota DPRD yang sudah berakhir masa tugasnya.
Kepala BPKAD Amir Gorotomole dalam pemaparannya mengatakan, BPKAD telah melakukan pengamanan dan penertiban aset, di antaranya pengamanan fisik berupa pemasangan patok atau tanda batas tanah dan pemasangan papan tanda kepemilikan. Sedangkan untuk aset peralatan dan mesin lainnya dilakukan penempelan kode barang.
Tinggalkan Balasan