Dalam laporan BPK juga menerangkan tentang laporan Keuangan Pemerintah Provinsi Maluku Utara Tahun Anggaran (TA) 2021 menganggarkan pendapatan pajak daerah sebesar Rp372.233.377.000,00 dan realisasi sebesar Rp400.027.117.265,00 dengan rincian sebagai berikut.

  • Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) anggaran Rp 52.597.815.000,00 realisasi Rp 58.857.731.718,00
  • Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB) – LTA anggaran Rp 86.829.797.000,00 realisasi Rp 92.399.295.876,00
  • Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor anggaran Rp 123.022.441.000,00 realisasi Rp 151.015.787.635,00
  • Pajak Air Permukaan anggaran Rp 26.199.231.000,00 realisasi Rp 25.319.205.825,00
  • Pajak Rokok anggaran Rp 83.584.093.000,00 realisasi Rp 72.435.096.211,00

Hasil analisis atas perhitungan dan pengenaan PKB selama tahun 2021 menunjukkan bahwa Bapenda belum menerapkan tarif progresif atas kepemilikan kendaraan bermotor dengan nama atau alamat yang sama.

Meski begitu, Pemerintah Provinsi Maluku Utara telah menyusun rancangan peraturan Gubernur Maluku Utara tentang Pedoman dan Tata cara Pemungutan Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor pada 2021.
Rancangan peraturan gubernur tersebut telah diajukan ke Kementerian Dalam Negeri untuk dievaluasi.

Baca Juga:Wakili Pj Gubernur, Plh Sekprov Terima Kedatangan Jemaah Haji Maluku Utara

Namun, sampai dengan berakhirnya tahun anggaran 2021 Pemerintah Provinsi Maluku Utara diketahui belum memperoleh hasil fasilitasi rancangan peraturan Gubernur yang memuat ketentuan mengenai pajak progresif dari Direktorat Produk Hukum Daerah Direktorat Jenderal Otonomi Daerah Kementerian Dalam Negeri.

Penerapan tarif progresif pada aplikasi e-samsat akan dilaksanakan tahun 2022 dengan mengacu pada Peraturan Daerah Provinsi Maluku Utara Nomor 4 Tahun 2017 tentang Pajak Daerah.
Bapenda, diketahui telah melakukan komunikasi dengan pihak pengembang aplikasi e-samsat dalam rangka penerapan tarif progresif dan penyesuaian dalam aplikasi tersebut. Namun, sebelum tarif progresif atas PKB diterapkan, akan dilakukan sosialisasi kepada UPTD Samsat Kabupaten/Kota dalam rapat koordinasi yang akan diadakan pada pertengahan tahun ini.

Tag Terkait:
Tandaseru
Penulis