Tandaseru — Badan Akuntabilitas Publik (BAP) DPD RI melakukan hearing virtual dengan Komite Perjuangan Masyarakat Lingkar Bandara (KPMLB) Pulau Morotai, Maluku Utara. Hearing ini terkait sengketa lahan antara TNI AU dengan masyarakat setempat.
Hearing yang berlangsung di Command Center Kantor Bupati Morotai, Rabu (25/5), itu juga diikuti Kepala Desa Darame dan Wawama, serta aktivis Hippmamoro.
Ketua KPMLB Ahmad Peklian usai hearing menyatakan, kegiatan ini sudah dilakukan sejak Juli 2021 soal sengketa lahan.
“Tanggal 20 November 2020 terjadi sengketa antara TNI AU dengan masyarakat 8 desa dengan lahan sejumlah 1.125 hektare yang dipersoalkan,” kata Ahmad.
Sengketa itu menyentuh 339 ruas lahan masyarakat. Oleh sebab itu, masyarakat lewat KPMLB mengambil langkah-langkah menyelamatkan hak mereka.
Tinggalkan Balasan
Anda harus masuk untuk berkomentar.