“Penunjukan Plh oleh Gubernur, entah Sekretaris Daerah Morotai atau dari pejabat provinsi terserah, asalkan tidak terjadi kekosongan seperti sekarang,” sambungnya
“Karena itu negara harus mengambil peran di situ. Paling tidak Gubernur tidak bisa membiarkan bahwa Morotai tanpa pimpinan. Dalam hal ini Plh Bupati,” ungkapnya.
Anggota DPRD Morotai Fraksi PKB Suaeb Hi. Kamel yang ditemui terpisah mengatakan, sebagai wakil rakyat, ia meminta masyarakat Pulau Morotai untuk tetap menahan diri.
“Prinsipnya kita menunggu saja karena baru satu hari terjadi kekosongan jabatan kepala daerah, kita menunggu, jadi saya kira masyarakat tidak perlu panik, itu urusan pemerintah,” kata Suaeb.
Meski begitu, ia menekankan Gubernur secepatnya berkoordinasi dengan Mendagri Tito Karnavian sejauh mana progresnya.
“Supaya pelayanan publik tidak terganggu,” tandasnya.
Tinggalkan Balasan