“Harus diingat, yang namanya kesepakatan politik itu butuh kesepakatan yang banyak, bukan yang minoritas. Jadi kesepakatan yang banyak harus diikuti walapun pahit. Itu konteks ber-DPRD,” kata mantan Anggota DPRD Morotai ini.
Mendengar pernyataan Asrun itu, Fraksi PKS dan Fraksi GAN langsung naik pitam. Suhari Lohor dari Fraksi PKS mempertanyakan mengapa pemda mengabaikan LKPJ jika memang LKPJ dirasa penting.
“Kalau LKPJ itu penting kenapa anda harus pergi ke Batam dan Singapura? Agenda mana lebih penting kira-kira? Kita ini wakil rakyat, bukan wakil penguasa,” tegas Suhari.
Asrun menjawab, dokumen LKPJ sudah diserahkan ke Sekretariat DPRD. Itu berarti tugas pemda pada bab itu dinyatakan selesai.
“Yang jadi masalah itu ya dewan,” cetusnya.
Suhari pun membantah dengan nada keras dan meminta Asrun diam dan tidak usah berbicara.
“Kalau pemerintah daerah sudah selesai, Pak Wakil diam saja. Yang selesai dewan, bukan Pak Wakil,” ujarnya.
Rasmin Fabanyo bahkan meminta Wakil Bupati keluar dari ruang paripurna DPRD.
“Kalau sudah selesai Pak Wakil keluar saja dari ruang paripurna,” ucapnya.
Sementara Wakil Ketua Fraksi GAN Fadli Djaguna menyambung, pemda menempatkan agenda studi banding ke Batam yang dilanjutkan dengan perjalanan ke Singapura lebih penting ketimbang LKPJ. Padahal waktu penyerahan dokumen LKPJ sudah sangat mepet.
“DPRD selama ini tidak keluar daerah. Mau studi banding, tidak pernah diagendakan. Lalu agenda keluar daerah (pemda) lebih penting kan ketimbang pembahasan LKPJ? Itu yang jadi soal,” ujar Fadli.
Tinggalkan Balasan