Tandaseru — Asisten I Bidang Pemerintahan dan Kesra Setda Provinsi Maluku Utara mewakili Gubernur membuka bimtek Satu Data Maluku Utara di Muara Hotel Ternate, Rabu (27/4).
Asisten I Karim Buamona saat membacakan sambutan tertulis Gubernur mengatakan, bimbingan teknis Satu Data Maluku Utara bagi ASN lingkup Pemerintah Maluku Utara hari ini merupakan kelanjutan dari Forum Grup Discussion sebelumnya yang juga menyajikan materi serupa yakni tentang pengelolaan Satu Data Maluku Utara.
“Pada kesempatan kali ini saya ingin mengulangi kembali secara singkat apa itu Satu Data Indonesia. Satu Data Indonesia atau disebut SDI adalah kebijakan tata kelola data pemerintah untuk menghasilkan data yang akurat, mutakhir, terpadu dan mudah diakses, serta digunakan secara bersinergi antara instansi pusat dengan instansi daerah,” ungkapnya.
Penerapan kebijakan Satu Data Indonesia sesuai Perpres Nomor 39 Tahun 2019. Di tingkat daerah telah berhasil di sejumlah wilayah provinsi di Indonesia, sementara di Maluku Utara masih dalam proses adaptasi.
Hal ini karena beberapa faktor yang menjadi tantangan, di antaranya keterbatasan infrastruktur serta penyediaan data center yang belum memadai. Kemudian masih adanya permasalahan egosektoral dari setiap instansi pemerintahan.
Ia menuturkan, untuk mengatasi tantangan tersebut, diperlukan komitmen bersama, kolaborasi, koordinasi, dan sinergitas antar instansi perangkat daerah sehingga mampu melahirkan implementasi nyata dalam Satu Data Maluku Utara.
“Saya percaya, para narasumber yang hadir pada kegiatan bimtek hari ini merupakan tenaga ahli yang telah teruji kompetensinya dalam mengelola Satu Data sebagaimana yang diamanatkan melalui Perpres Nomor 39 Tahun 2019. Begitu pula peserta yang dikirim melalui OPD adalah ASN yang memiliki kompetensi di bidang informasi dan telekomunikasi sehingga output yang akan dihasilkan dapat terwujud,” ucapnya.
“Sekali lagi saya tekankan agar dalam rangka meningkatkan kualitas sumber daya manusia aparatur sipil negara lingkup Provinsi Maluku Utara maka pelaksanaan bimtek pengelolaan Satu Data Maluku Utara harus secepatnya terwujud,” imbuh Karim.
Karim juga bilang, publik selalu mengkritisi pemerintah daerah karena sulit mendapatkan satu kesatuan data yang akurat. Sementara pemprov masih menyajikan data sektoran yang belum menjamin kesamaan data lapangan.
“Intinya, pelaksanaan bimtek hari ini harus ada hasil yang maksimal untuk menjawab harapan publik dan pengawasan dari pemerintah pusat,” tandasnya.
Tinggalkan Balasan