Tandaseru — Pemulihan ekonomi terus berlanjut makin kuat seiring dengan terus terkendalinya pandemi Covid-19. APBN Kembali harus bekerja keras menjadi “shock absorber” atas berbagai gejolak dan tekanan global.
Demikian disampaikan Kepala Kanwil Ditjen Perbendaharaan Provinsi Maluku Utara, Adnan
Wimbyarto dalam acara Media Briefing Torang Pe APBN Edisi Bulan April 2022 Kementerian Keuangan Provinsi Maluku Utara melalui media zoom conference, Jumat (22/4).
“Sampai dengan 31 Maret 2022, Realisasi pendapatan APBN mencapai Rp 510,09 miliar atau 23,63% dari pagu, sedangkan Belanja APBN realisasinya mencapai Rp 2,85 triliun atau 19,30% dari pagu. Kinerja pendapatan mengalami kenaikan 14,12% (yoy) dibandingkan tahun 2021. Kenaikan terbesar disumbang oleh pajak penghasilan non migas yang naik sebesar Rp 20,20 miliar atau 8,85% (yoy),” ungkap Adnan pada acara yang menghadirkan Forum Wartawan di Provinsi Maluku Utara.
Adnan menuturkan, realisasi belanja pada belanja K/L turun 9,49% atau sebesar Rp 75,27 miliar yang disebabkan adanya penurunan belanja barang dan belanja modal masing-masing sebesar 6,07% dan 32,69% (yoy). Sedangkan untuk TKDD mengalami kenaikan sebesar Rp 24,60 miliar (1,17%) yang penyebab terbesarnya karena kenaikan realisasi DAU sebesar Rp 325,76 miliar atau 20,58% dibandingkan dengan periode yang sama tahun sebelumnya.
“Realisasi Pendapatan APBD Provinsi Maluku Utara s.d Maret 2022 masih didominasi oleh komponen dana transfer yang mencapai 68,61% dari total realisasi pendapatan APBD sebesar Rp 3,03 triliun. Besarnya proporsi dana transfer dalam komponen pendapatan APBD menunjukkan bahwa kemandirian fiskal daerah masih kurang. Untuk itu, Pemda perlu menggali lebih dalam lagi potensi-potensi yang ada di Maluku Utara untuk meningkatkan PAD,” tuturnya.
“Realisasi DBH per 31 Maret 2022 sebesar Rp 90,86 miliar, DAU sebesar Rp 1,91 triliun. Untuk DAK fisik sebesar Rp 20,82 miliar, DAK Non fisik sebesar Rp 57,44 miliar dan DID belum ada realisasi,” sambung Adnan.
Pertumbuhan yang kuat di tahun 2021 memberikan sinyal positif untuk prospek ekonomi di tahun 2022 dan meningkatkan keyakinan pelaku pasar terhadap pemulihan ekonomi Indonesia. Tantangan terbesarnya adalah pandemi yang masih belum berakhir yang menekan dan memaksa pemerintah untuk bekerja lebih keras dalam memformulasikan kebijakan sebagai stimulus untuk menggerakkan roda perekonomian.
Untuk itu, APBN difokuskan untuk melaksanakan program pemulihan ekonomi nasional secara bertahap dan menjaga pertumbuhan ekonomi. Di Provinsi Maluku Utara, berbagai indikator ekonomi di wilayah Maluku Utara mengalami perkembangan yang sangat baik seperti pertumbuhan ekonomi yang mampu tumbuh sebesar 16,4% jauh di atas pertumbuhan ekonomi nasional sebesar 3,69%.
Tingkat inflasi Maluku Utara sampai dengan Maret 2022 sebesar 1,25% di bawah inflasi nasional sebesar 2,64%. Indikator Nilai Tukar Nelayan (NTN) berada di angka 105,12, dan Nilai Tukar Petani (NTP) sebesar 107,52.
Tinggalkan Balasan