Tandaseru — Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah (IMM) Pulau Morotai, Maluku Utara, menyentil Kepala Dinas Perindagkop-UKM yang dinilai lemah mengontrol harga BBM di depot. Lemahnya kontrol ini membuat harga penjualan BBM jenis Pertamax dan Pertalite melonjak di luar batas kewajaran.
Kepada tandaseru.com, Kader IMM Pulau Morotai Ikfan Pina mengatakan, kontrol Disperindagkop soal pelayanan SPBU terhadap pengecer saat jam pelayanan normal sangat lemah.
Menurutnya, seharusnya Disperindagkop menjalankan tugas dan fungsi menangani pengelolaan pasar, usaha kecil dan menengah. Sebab akhir-akhir ini pelayanan SPBU meresahkan warga.
“Seharusnya memperhatikan masalah yang ada di Pulau Morotai khususnya persoalan BBM, di mana BBM menjadi kebutuhan masyarakat apalagi di momem bulan Ramadan ini. Bukan malah Pak Kadis Perindagkop asyik keluar daerah dengan kondisi daerah yang karut-marut ini,” cetusnya, Minggu (17/4).
Di tengah polemik harga BBM di depot yang gila-gilaan, Kadis Perindagkop memang diketahui tengah mengikuti studi banding di Kota Batam selama sepekan lebih.
Pelayanan Disperindagkop soal BBM, kata Ikfan, menunjukkan citra buruk terhadap birokrasi pemerintah daerah.
“Menurut penilaian kami bahwa dengan mahalnya BBM dan bahan pokok lainnya tidak seharusnya Kadis Perindagkop ikut keluyuran keluar daerah. Sebab hal itu tidak menjamin masalah tersebut mampu diselesaikan,” tegasnya.
Saat ini BBM jenis Pertalite dijual di depot-depot Kota Daruba dengan harga eceran Rp 13 ribu per liter dari sebelumnya Rp 10 ribu. Padahal Pertalite ditetapkan Pertamina seharga Rp 7.650 per liter alias turun Rp 200.
Sementara Pertamax dijual depot per liter Rp 15 ribu, sedangkan Pertamina menetapkan harga Rp 12.750 per liter alias naik Rp 3.550.
“Pertalite masih berstatus subsidi, namun harganya sangat meresahkan warga. Oleh karenanya Kadis Perindagkop memiliki peran penting untuk mengatasi masalah tersebut. Jangan malah keasyikan dengan rayuan pergi ke Batam atau alasan tugas dinas sehingga hal ini diabaikan,” kritik Ikfan.
Ia pun mendesak pemda mengevaluasi depot-depot pengecer BBM di Morotai.
“Karena hal ini bertentangan dengan harga yang ada di Pertamina. Jangan malah Pak Kadis bersenang-senang di Batam yang tidak menghasilkan apa-apa. Malah hanya membuang-buang anggaran,” pungkas mahasiswa Unipas ini.
Kadis Perindagkop-UKM Pulau Morotai Nasrun Mahasari yang dikonfirmasi terpisah belum merespon hingga berita ini ditayangkan.
Tinggalkan Balasan