Terkait stabilisasi harga minyak goreng, Ali mengaku telah menginstruksikan Dinas Perindagkop agar cepat menyikapi ini untuk menyampaikan pemberitahuan ke pusat terkait kondisi yang ada di daerah.
“Terkait wacana 3 periode, Presiden Jokowi pun di media nasional telah menyampaikan menolak 3 periode, karena beliau taat konstitusi,” sambungnya.
Sementara Wakil Wali Kota dalam kesempatan yang sama mengatakan, kenaikan harga BBM dirasakan oleh semua daerah, bukan hanya di Kota Tidore Kepulauan.
“Akan tetapi, penolakan Pemerintah Daerah tidak sama dengan penolakan massa aksi. Kami akan menyurat secara tertulis terkait dengan masukan-masukan yang kami dapatkan setiap hari, kami akan menyurat ke Pemerintah Pusat terkait dengan kenaikan BBM,” ujar Muhammad.
Muhammad menegaskan terkait dengan wacana-wacana 3 periode itu hanya sebatas wacana, sumber kejelasannya belum ada.
Presiden juga, lanjutnya, telah menyampaikan secara jelas bahwa tanggal 14 Februari 2024 akan diselenggarakan Pemilihan Umum, dan itu jelas.
Pemilihan Kepala Daerah secara serentak di tahun 2024 bulan 11 juga jelas. Yang sampai sekarang belum jelas adalah masalah aturannya.
“Namun terkait aturan Pemilihan Umum, Presiden Jokowi sudah meminta kepada DPR RI dan pemerintah untuk secepatnya terbitkan aturan-aturan terkait dengan Pemilihan Umum, maupun Pilkada serentak,” ungkapnya.
Terpisah, Kapolres Kota Tidore Kepulauan AKBP Yohanes Jalung Siram mengaku sangat mengapresiasi aksi yang digelar para mahasiswa.
Sebab mahasiswa tidak terlihat melakukan aksi anarki saat menyampaikan aspirasi kepada pengambil kebijakan.
“Tadi proses berjalan lancar dan aman. Tidak ada tindakan anarkis yang dilakukan. Tentu ini kami dari pihak keamanan sangat mengapresiasi,” kata Kapolres.
Tinggalkan Balasan