DPRD dan Wali Kota juga diminta berkoordinasi dengan Gubernur Maluku Utara selaku perpanjangan tangan pemerintah pusat ke daerah agar mengatasi krisis serta dampak yang terjadi di daerah saat ini akibat kebijakan pemerintah pusat itu sendiri.
“Mendesak DPRD Tikep segera memanggil Dinas Perindagkop dan UMKM agar segera berkoordinasi dengan pihak ketiga (Pertamina) guna mengetahui penyediaan stok BBM bersubsidi jenis Pertalite di Kota Tidore Kepulauan serta melakukan pengawasan di sejumlah pengecer yang sengaja menaikkan BBM jenis Pertalite secara sepihak,” harapnya.
Massa aksi juga meminta DPRD memanggil Dinas Perhubungan agar mencari formulasi bersama dalam menetapkan tarif transportasi angkutan umum baik di darat dan laut yang naik secara
serentak akibat kenaikan BBM.
“Kami juga mendesak DPRD untuk mengevaluasi kinerja Perusda Aman Mandiri serta terkait penggunaan dana penyertaan modal yang bersumber dari APBD,” harapnya.
“Kami meminta seluruh anggota DPRD untuk menyatakan sikap menolak penundaan pemilu dan perpanjangan masa jabatan Presiden secara terbuka,” sambungnya.
Tanggapan DPRD
Selang beberapa jam, Ketua DPRD Kota Tidore Kepulauan Ahmad Ishak, bersama Wakil Ketua DPRD dan anggota menemui massa aksi.
Di depan massa aksi, DPRD menyatakan menolak dengan tegas penundaan Pemilu dan perpanjangan masa jabatan presiden (3 periode).
Selain itu seluruh jajaran DPRD berjanji akan memenuhi semua tuntutan dari massa aksi.
Setelah beberapa jam gelar aksi di depan Kantor DPRD, massa aksi kemudian menuju Kantor Wali Kota Tidore Kepulauan.
Di depan kantor Wali Kota Tidore Kepulauan massa aksi menyampaikan tuntutan yang sama.
Di hadapan massa aksi, Wali Kota Capt Ali Ibrahim bersama Wakil Wali Kota Muhammad Sinen menyatakan keduanya sudah ada upaya untuk menyuarakan ke pusat melalui partai agar BBM tak naik. Namun ini merupakan kebijakan nasional yang dipengaruhi konflik Rusia-Ukraina.
“Kami juga sangat mengharapkan Bahan Bakar Minyak (BBM) tidak naik,” ucap Ali.
Tinggalkan Balasan