Paripurna LKPJ Tidore, DPRD dan Pemkot Kenakan Pakaian Adat

Tandaseru — Pemerintah Daerah Kota Tidore Kepulauan, Maluku Utara, sedang berupaya menyiapkan konsepsi pemerintahan berbasis kinerja.

Hal tersebut disampaikan Wali Kota Tidore Capt. Ali Ibrahim dalam sambutannya di Rapat Paripurna ke-8 Masa Persidangan II Tahun 2022 DPRD Kota Tidore Kepulauan dalam rangka Penyampaian Laporan  Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Pemerintah Daerah Tahun Anggaran 2021.

Rapat tersebut berlangsung di Ruang Rapat Paripurna Kantor DPRD Tidore, Kamis (31/3).

Ali mengatakan saat ini reformasi tata kelola pemerintahan di Indonesia telah berorientasi pada kinerja, di mana ukuran keberhasilan diukur dari pencapaian hasilnya, bukan sekadar uang yang dikeluarkan.

Karena ukuran kinerja sangat penting untuk mengetahui arah dan tujuan, juga dapat mengidentifikasi permasalahan daerah serta memonitor implementasi rencana-rencana dan bagaimana cara memperbaikinya.

“Olehnya itu Pemerintah Daerah Kota Tidore Kepulauan saat ini telah berupaya menyiapkan konsepsi pemerintahan berbasis kinerja, dimulai dari meletakkan 16 indikator kinerja utama (IKU) dalam RPJMD yang baru. Dari 16 IKU tersebut kemudian kami breakdown ke dalam sejumlah indikator kinerja kunci, indikator program, indikator kegiatan dan indikator sub kegiatan dalam setiap usulan OPD,” tutur Ali.

Ia memaparkan, LKPJ hari ini tidaklah sekadar catatan Rapor Pemerintah Daerah untuk dievaluasi oleh wakil rakyat, tetapi lebih jauh LKPJ menjadi bukti bahwa pemerintah telah hadir untuk rakyat, bekerja secara profesional, transparan, akuntabel dan berpihak untuk kemaslahatan orang banyak.

LKPJ menjadi ukuran dan evaluasi kinerja Pemerintah Daerah dalam mengakomodir segala macam kebutuhan dan kepentingan rakyat di tengah permasalahan dan tantangan desentralisasi yang semakin kompleks.

“Pada tahun 2021, alhamdulillah sudah banyak keberhasilan yang dicapai dan dirasakan manfaatnya oleh masyarakat, meskipun diakui masih terdapat kekurangan bahkan ketidakpuasan masyarakat,” ujarnya.

“Permasalahan pembangunan yang kita hadapi ke depan semakin penuh tantangan, yang sejalan dengan tuntutan dinamika pembangunan untuk menuju peningkatan kesejahteraan rakyat yang lebih baik lagi. Kita harus bersatu membangun Tidore, dan dari Tidore kita pun harus berkomitmen membangun Maluku Utara,” imbuh wali kota dua periode ini.

Ali menyampaikan, berdasarkan informasi dari tim evaluasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) Tahun 2021 untuk Maluku Utara dari 8 Kabupaten dan 2 Kota, Kota Tidore Kepulauan mendapat skor yang tertinggi dan terbaik.