Tandaseru — DPRD Kabupaten Pulau Morotai, Maluku Utara, secara kelembagaan menyatakan pemerintah daerah gagal membangun daerah. Hal ini disampaikan dalam rapat paripurna istimewa peringatan HUT ke-13 Kabupaten Pulau Morotai, Senin (21/3).
“Pembangunan fisik prasarana masyarakat saat ini mengalami penyiksaan batin, karena aspek kesejahteraan hidup yang tidak mampu ditegakkan oleh pemerintah daerah dan masyarakat Morotai tertekan di mana kesannya pembangunan di berbagai bidang,” ucap Ketua DPRD Pulau Morotai, Rusminto Pawane, dalam pidatonya.
Rusminto mengatakan, sebagai penyambung aspirasi rakyat, DPRD berkewajiban menyampaikan secara tegas dan lugas pada momentum rapat paripurna ini.
“Bahwa pemerintah daerah dinilai gagal dalam menciptakan 5.000 lapangan kerja sebagaimana visi misi Bupati dan Wakil Bupati itu,” ungkapnya.
“Pemerintah juga dinilai gagal dalam perubahan reformasi birokrasi di lingkup Pemkab Pulau Morotai, bahwa program ini dinilai hanya merupakan slogan belaka,” tegas politikus Partai Nasdem ini.
Menurut DPRD, sambung Rusminto, reformasi birokrasi harusnya mengandung berbagai nilai termasuk kesejahteran Aparatur Sipil Negara (ASN) di Pulau Mororai. Namun realitasnya ASN tidak mendapatkan kesejahteraan itu.
“Semata demi mengejar target pembangunan tanpa memperhatikan aspek kesejahteraannya,” sambungnya.
Selain kesejahteraan ASN, DPRD juga mencermati bahwa pemerintah daerah saat ini tidak mampu mewujudkan sistem pemerintahan daerah yang profesional sehingga tidak mengedepankan hubungan kemitraan yang sehat dengan DPRD.
“Sebagai mitranya dan juga sebagai stakeholder yang lainnya di Kabupaten Pulau Morotai. Pemerintah daerah tidak bijak dalam mengatur sistem keuangan daerah dengan memangkas hak-hak DPRD yang telah diatur sesuai peraturan perundang-undangan yang mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD,” cetusnya.
Pada titik ini, Rusminto menyatakan pemerintah daerah juga gagal mewujudkan tujuan utama dimekarkannya Pulau Morotai menjadi daerah otonom yang harus mampu menjamin kebutuhan dan kesejahteraan seluruh masyarakat secara lahir maupun batin.
“Kita dapat mencermati perkembangan pesat dan daya tarik Morotai yang ditampilkan berbagai media sosial dan platform digital yang ada yang dalamnya konteks tertentu penting untuk dipromosikan, namun konteks lain sangat disayangkan,” tandasnya.
Kabag Humas Setda Pulau Morotai, Takdir Abd Aziz, yang dikonfirmasi terpisah soal pidato Ketua DPRD menyatakan kebijakan Bupati Benny Laos dan Wakil Bupati Asrun Padoma justru sangat luar biasa.
“Jadi terkait dengan kebijakan pemerintah yang disentil oleh Ketua DPRD pada sidang paripurna istimewa ulang tahun yang ke-13 itu secara institusi DPRD, silahkan saja,” ujar Takdir, Selasa (22/3).
Tinggalkan Balasan