Kelima, lanjut Dian, terkait sertifikasi. Dian meminta agar sekretaris daerah masing-masing pemda memastikan ketersediaan anggaran. Termasuk percepatan PSTL, menurutnya, jika diperlukan ada Perkada.
Keenam, sebut Dian, terkait optimalisasi pajak sektor pertambangan dan smelter seperti PBB, Pajak Alat Berat, Pajak Penerangan Jalan (PPJ) atau sekarang PJBT di smelter yang ada di beberapa Pemda.
“Saya rasa nilainya besar. Begitupun Pajak Air Permukaannya dan IMTA. Terakhir, rekonsiliasi data mohon dukungan KPP, untuk kepatuhan PBB dan pajak-pajak lainnya dari pelaku usaha khususnya sektor pertambangan dan smelter,” pinta Dian.




Tinggalkan Balasan
Anda harus masuk untuk berkomentar.