Ruslan S. Djauhar, Lurah Jambula, Kecamatan Pulau Ternate, mendukung pemberdayaan hasil perikanan berkelanjutan. Karena sistem pengolahan dan perikanan nelayan kecil masih tradisional sementara sektor perikanan sudah global.
“Jangan sampai kita masih di bawah mereka sudah di atas. Penghasilan kita masih minim karena belum sistem keberlanjutan,” sebutnya.
Inilah salah satu prinsip fair trade yang didampingi MDPI di beberapa lokasi perikanan wilayah Maluku Utara.
Mahrumi H. Ismail, tokoh agama di Jambula juga menyatakan dukungan untuk satu hari istirahat. Menurutnya laut sama dengan manusia, butuh istirahat.
Rahman Pelu, Koordinator Daerah MDPI Maluku Utara mengatakan MDPI sudah mengembangkan sejumlah sistem perikanan fair trade yang akan meningkatkan penghasilan nelayan kecil jika diterapkan. Misalnya pendampingan sertifikasi fair trade di kelompok nelayan tuna skala kecil dan meningkatkan pengorganisasian kelompok untuk melaksanakan praktik penangkapan bertanggungjawab.
“Manfaat sertifikat fair trade, bisa mendapatkan dana premium yang digunakan untuk program lingkungan dan sosial oleh nelayan,” katanya.
Dalam video yang ditayangkan di diskusi antar nelayan ini terlihat mekanisme pengumpulan data melalui sistem Ifish sehingga data bisa diakses pemerintah daerah dan para pihak untuk mengetahui kondisi perikanan tuna di Indonesia.
Dimulai dengan mengukur sampel tangkapan. Jika panjang rata-rata ikan adalah kategori ikan muda saja maka indikator krisis. Pengumpulan data juga dengan wawancara kapten misal penggunaan es, bahan bakar minyak, dan area penangkapan. Ada juga dokumentasi soal pemberian insentif dana premium dan pelatihan menciptakan kondisi kerja aman (safety at sea) seperti kotak obat dan pelampung.
Peringatan Hari Perikanan Sedunia yang jatuh tiap 21 November ini juga akan dilakukan di sejumlah site dampingan MDPI di Maluku Utara, dan dibuat oleh nelayan-nelayan champion dengan acara beragam. Ada edukasi perikanan untuk anak-anak sekolah, pembersihan pantai, lomba, dan lainnya.
Tinggalkan Balasan