Kades di Halmahera Barat Diduga Selewengkan Dana Desa, Warga Demo Minta Dicopot

Adapun poin-poin masalah ADD dan DD Desa Peot 2019 yang diutarakan warga adalah:

1. Anggaran penyediaan sarana dan prasarana pemeliharaan gedung prasarana kantor desa sebesar Rp 2.045.000 tidak terealisasi.
2. Pembangunan rehabilitasi, peningkatan pengadaan sarana prasarana, alat peraga Rp 32.111.300 tidak terealisasi.
3. Subbidang kesehatan belanja barang dan jasa Rp 13.797.628 tidak terealisasi.
4. Penyuluhan dan pelatihan bidang kesehatan untuk masyarakat, tenaga dan kader kesehatan Rp 10.732.020 tidak terealisasi.
5. Belanja pakaian dinas dan atribut kader kesehatan Rp 12.998.700 tidak terealisasi.
6. Subbidang pekerjaan umum dan penataan ruang, pemeliharaan jembatan desa bahan baku material Rp 56.509.455 perlu diaudit.
7. Subbidang kawasan permukiman Rp 67.559.454 dalam pembangunan MCK perlu diaudit.
8. Subbidang perhubungan penyelenggara informasi publik desa, poster, baliho dan lain-lain Rp 30.000.000 tidak terealisasi.

Sedangkan poin-poin masalah ADD dan DD pada 2020 adalah sebagai berikut:

1. Anggaran bidang pelaksanaan pembangunan desa subbidang pendidikan penyelenggara PAUD/TK/TPA/TKA/TPQ/Madrasah nonformal Rp 15.600.000. Biaya belanja barang dengan total Rp 4.800.000, dalam LPPD 2020 tercantum realisasi kenyataannya tidak terealisasi.
2. Anggaran pengelolaan perpustakaan milik desa, pengadaan buku, honor, taman baca, dengan total biaya Rp 5.239.773, dalam LPPD 2020 tercantum realisasi kenyataannya tidak terealisasi.
3. Anggaran pengembangan dan pembinaan sanggar seni dan belajar dengan biaya Rp 122.813.200, dalam LPPD 2020 tercantum realisasi kenyataannya tidak terealisasi.
4. Subbidang kesehatan, penyelenggara posyandu, belanja jasa honorium Rp 35.000.000, dalam LPPD 2020 tercantum realisasi kenyataannya tidak terealisasi.
5. Penyelenggara desa siaga kesehatan biaya Rp 6.000.000, dalam LPPD 2020 tercantum realisasi kenyataannya tidak terealisasi.
6. Pembanguanan rehabilitasi peningkatan pengadaan sarana prasarana dengan biaya Rp 3.250.000, dalam LPPD 2020 tercantum realisasi kenyataannya tidak terealisasi.