Tandaseru — Pemerintah Kota Ternate, Maluku Utara, saat ini menggenjot upaya percepatan dan perluasan digitalisasi di masyarakat, khususnya kepada para pedagang pasar rakyat. Hal ini sebagai bagian dari tindak lanjut implementasi digitalisasi pasar rakyat.
Hal ini disampaikan Sekretari Daerah, Jusuf Sunya setelah mengikuti Rapat Koordinasi Pemkot Ternate bersama pihak perbankan yang dimediasi Bank Indonesia di aula BI, Rabu (27/10).
Menurut Jusuf, Ternate merupakan satu-satunya daerah yang menjadi piloting program terkait peningkatan penggunaan pembayaran non tunai melalui QRIS (QR Code Indonesian Standart). Melalui program piloting ini, Pasar Bastiong menjadi pasar rakyat pertama Maluku Utara yang akan menggunakan pembayaran non tunai.
“Secepatnya kita bersama pihak perbankan akan melakukan sosialissi kepada para pedagang Pasar Bastiong,” tutur mantan Kepala Dinas Tenaga Kerja Ternate ini.
Sebagaimana diketahui, Pasar Bastiong merupakan satu dari 51 pasar rakyat yang tersebar di 49 kabupaten/kota di 34 provinsi yang mendapat program ini dari Kementerian Perdagangan melalui Direktorat Jenderal Perdagangan Dalam Negeri Nomor 729/PDN.3/SD/10/2021 tentang Implementasi Digitalisasi Pasar Rakyat.
Karena itu, lanjut Jusuf, ini menjadi langkah penting pemerintah kota yang telah membentuk Tim Percepatan dan Perluasan DIgitalisasi Kota Ternate melalui Peraturan Wali Kota No 84/III/2021 sebagai tindak lanjut Keppres Nomor 3 Tahun 2021 tentang Satuan Tugas Percepatan dan Perluasan Digitalisasi Daerah.
“Program ini nanti akan difungsionalkan dengan semua model pengelolaan pendapatan daerah, khusus terkait dengan retribusi daerah. Kita akan optimalkan pengelolaan retribusi dengan digitalisasi. Tadi sudah saya minta agar BP2RD dan Perindag agar maksimal dalam implementasi digitalisasi pasar rakyat,” ujarnya.
“Ini sudah menjadi komitmen kita untuk mempercepat digitalisasi pada semua pengelola retribusi. Kita berharap tahun 2022 semua sudah bisa berjalan,” pungkas Jusuf.
Tinggalkan Balasan