Menunggu Kabinet TERNATE ANDALAN

Oleh: Al Akbar Muhammad Dal

Ketua Partai Garuda Kota Ternate

______

KETIKA sebuah hajatan politik “democracy voting” itu usai, maka semua orang yang telah mendistribusikan hak demokrasinya tentu berasumsi bahwa kemenangan itu adalah kemenangan mereka secara kolektif. Bahkan ada juga yang mengklaim bahwa ini adalah kemenangan tim sukses, dan seterusnya tergantung interpertasi kita seperti apa, tergantung setiap dari kita memandang realitas. Tentu semua upaya mendiskursuskan realitas adalah hak logis bahkan oleh Gramscy dan Lenin menyebut “Filsafat itu Politik”, bahwa semua upaya berpikir secara logis adalah juga bagian dari politik.

Oleh karena itu, perhelatan politik atau Pilwako Ternate beberapa waktu lalu sangatlah menguras perhatian dan energi semua politikus lokal, bahkan masyarakat, khususnya di Kota Ternate. Bahwa itu merupakan sebuah keadaan politik yang menurut saya memiliki standar nilai khusus karena Ternate adalah poros perubahan dan perkembangan Maluku Utara. Sebetulnya dalam mendistribusikan setiap pimpinan OPD di kabinet Wali Kota M Tauhid Soleman harusnya mempertimbangkan aspek profesionalitas dan integritas. Sebab jika keliru maka akan memberikan dampak negatif terhadap publik bahwa pelantikan pimpinan OPD ini adalah hasil dari kebijakan politik, bukan berdasar pada regulasi birokrasi itu sendiri.

Tetapi saya optimis Pak Tauhid Soleman dalam menetapkan kabinetnya pasti berdasar pada profesionalitas dan kompetensi birokrasi. Tetapi penting juga bagi saya bahwa harus mendiskusikan setiap langkahnya dalam menjaga “Wealth of Government” pemerintahan yang baik sehingga tak berefek terhadap politik di Kota Ternate dan tak ada ketersinggungan kepada tim sukses yang masih konsisten saat ini.

Sebab saat ini, ada kabar burung yang beredar melalui media sosial terkait dengan komposisi kabinet. Entah itu benar atau tidak, kalaupun itu benar maka saya katakan ini merupakan sebuah kecelakaan sistem birokrasi. Sebetulnya menurut saya tak perlu beberkan siapa-siapa yang akan dilantik, semuanya demi menjaga marwah Pemerintah Kota Ternate. Kalau setiap kebijakan prinsipal itu mengalami kebocoran, maka mau tidak mau polemik tetap terjadi. Memang kita semua tahu bahwa transparansi pemerintahan itu penting dalam demokrasi tetapi ada hal-hal yang bersifat inklusif adalah juga bagian dalam atributif pemerintah.