“Belum lagi jalan tani yang menjadi salah satu kebutuhan utama mempermudah akses para petani tersebut, namun sampai sejauh hari ini tidak ada titik terangnya,” tambah dia.
Sementara, Samirin Pusarang dalam orasinya menyampaikan, kehadiran PMII di Dinas Perindagkop tidak lain dan tidak bukan terkait untuk menyampaikan karut marut persoalan tani di Morotai.
“Dari segi pengkajian kami bahwa Morotai dari sektor pertanian tidak mampu untuk menghidupi dan menyanggupi kebutuhan pasar yang ada di Kabupaten Pulau Morotai ini,” koar Samirin.
Ia mengatakan, realitas yang terjadi beberapa hari kemarin, masih ada pasokan rempah masuk dari luar daerah.
“Tobelo, Halut, maupun Manado, Sulawesi Utara, masih saja masuk di Kabupaten Pulau Morotai. Ini menandakan bahwa pelaku-pelaku pasar merasa bahwa Morotai belum mampu menyanggupi kebutuhan pasar dari sektor pertanian,” ujarnya.
Selain itu, PMII Morotai juga menyoroti keresahan rakyat, salah satunya kelangkaan minyak tanah.
“Harga di depot bahkan mencapai 10 ribu per liter. Ini pun pasti dirasakan oleh pegawai-pegawai yang ada di Dinas Perindagkop itu sendiri. Jangan sampai penjualan minyak tanah ini terjadi di tangan-tangan tak terduga dan tangan-tangan tersembunyi yang mengambil keuntungan lebih besar,” bebernya.
Padahal, kata dia, minyak tanah sejauh ini masih bersubsidi.
“Tetapi lagi-lagi Dinas Perindagkop tidak becus menangani persoalan ini. Maka dari itu, sekali lagi kami sampaikan Dinas Perindagkop harus turut ambil bagian, jika tidak maka kami menganggap bahwa dinas ini tidak mampu mengawal agenda-agenda sebagai tugas dan tanggung jawab dinas tersebut,” pungkas Samirin yang juga mantan Ketua BEM Unipas ini.
Tinggalkan Balasan