Ia menjelaskan, Morotai saat ini masih minim tenaga guru. Apalagi pemda memiliki misi untuk mengembangkan sumber daya manusia melalui sekolah unggulan.
“Jadi setidaknya guru itu ditambah, bukan dikurangi atau dipindahkan ke Satpol PP,” cetusnya.
Sebagai mahasiswa dengan basic keilmuan keguruan, Rati mengaku merasa terhina dengan kebijakan tersebut. Karena menurutnya langkah itu tidak menghargai profesi guru.
“Guru adalah guru, tidak boleh dipindah-pindah (ke instansi lain) karena ini menyangkut dengan masa depan bangsa dan khususnya di daerah Morotai,” jelasnya.
“Maka kami minta agar pemda mempertimbangkan ulang terkait dengan kebijakan tersebut. Karena menurut kami, ini tidak mengembangkan Morotai dari sisi sumber daya manusia,” tandas Rati.
Halaman
1 2
Tag Terkait:
Tinggalkan Balasan