8 Persen DD di Taliabu Wajib Direalisasikan untuk Tangani Corona

Tandaseru — Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Pulau Taliabu, Maluku Utara, Agusmawati Thoib Kotten mengungkapkan anggaran Dana Desa (DD) untuk 71 desa di Taliabu mencapai Rp 47.315.188.000.

Dari jumlah tersebut, 8 persennya telah diprioritaskan untuk penanganan Covid-19.

Ditemui di sela-sela kesibukannya di kantor, Selasa (14/9), Agusmawati mengatakan kebijakan alokasi minimal 8 persen untuk penanganan Covid-19 di tingkat desa tersebut tertuang dalam Surat Edaran Kementerian Keuangan Nomor 2 Tahun 2021 dan Instruksi Kementerian Desa, PDT dan Transmigrasi Nomor 1 Tahun 2021.

Hal ini juga telah diprioritaskan dalam RAPBDes tahun 2021 anggaran perubahan.

“Minimal 8 persen dari Dana Desa itu harus diperuntukkan bagi penanganan Covid-19, itu wajib. Jadi penanganan Covid-19 di tingkat desa tidak boleh diabaikan oleh kepala desa,” tukasnya.

Dalam waktu dekat ini, mantan Sekretaris Inspektorat Taliabu itu akan melakukan peninjauan terhadap realisasi APBDes di seluruh desa, terutama soal realisasi 8 persen anggaran DD yang diperuntukkan bagi penanganan pandemi.

Agusmawati khawatir masih ada desa yang mengabaikan program penanganan Covid-19 yang sudah dianggarkan 8 persen dari DD itu.

“Kita akan tinjau ke desa apakah RAB penanganan Covid-19 yang bersumber dari DD sudah dilakukan apa tidak,” ujarnya.

Ia menegaskan, setidaknya ada tiga prioritas penggunaan Dana Desa di tahun 2021 ini. Pertama, untuk BLT. Kedua, penanganan pandemi, dan ketiga, peningkatan perekonomian desa.

“Peningkatan Ekonomi Nasional (PEN) hingga ke tingkat desa, namun kita akan fokus ke Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) sebagai mitra. 18 FGDes itu masuk ke dalam fokus ke peningkatan ekonomi masyarakat desa,” ungkap dia.

Diketahui, anggaran Alokasi Dana Desa (ADD) Kabupaten Pulau Taliabu tahun 2021 pun di-refocusing sebesar Rp 1 miliar lebih. Hal ini berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 17 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Dana Transfer ke Daerah dan Dana Desa Tahun Anggaran 2021 dalam rangka mendukung penanganan pandemi Covid-19 dan dampaknya.