Sejurus pula yang ditunjukkan oleh James-Djufri dan timnya. Berseliweran di media sosial, foto ketua tim pemenangan James-Djufri dan beberapa tim sukses lainnya yang berpose dengan sejumlah kopor yang berisikan uang pecahan Rp 50 ribu. Pun video bagi-bagi uang di salah satu desa di Kecamatan Loloda, hingga rekaman suara percakapan telepon yang berisi pembahasan tentang bagi-bagi amplop. Beragam isu (itu) sama sekali tak berdampak secara hukum, sebab nyaris tak ada laporan yang mampu dibuktikan kebenarannya.

Sampai tiba hari yang ditunggu-tunggu, Rabu 9 Desember 2020. Puncak pertaruhan ditentukan pada hari (itu), hari pencoblosan, hari dag-dig-dug bagi para kontestan, tim sukses, terlebih penyuntik modal -pemodal. Tahapan berjalan lancar, coblos dilakukan, disusul perhitungan suara di masing-masing TPS di desa-desa, kecamatan dan berakhir di KPUD. Saling klaim kemenangan dua pasangan calon, James dan Danny melalui konferensi pers dan pawai keliling dilakukan. Namun, tanda-tanda kemenangan pasangan James dan Djufri sudah di depan mata. Di ruang-ruang media sosial berhamburan data rekapitulasi hasil pemilu di beberapa kecamatan yang isinya James dan Djufri unggul dari pasangan calon lain. Mayoritas lembaga survei pun memberitakan hal serupa, pasangan calon James dan Djufri unggul di Pemilukada Halmahera Barat. Kemenangan yang digembar-gemborkan akhirnya terbukti melalui penetapan pasangan calon James Uang dan Djufri Muhamad sebagai pemenang pemilukada 2020 oleh KPUD Halmahera Barat.

Tak puas dengan hasil yang ada, sang petahana menempuh jalur konstitusi. Laporan berganti gugatan dilayangkan, namun sepertinya rezeki sang petahana hanya cukup di satu periode saja. Pasangan calon James dan Djufri akhirnya resmi dilantik dan diambil sumpah sebagai Bupati dan Wakil Bupati Halmahera Barat. Sejarah baru dicetak, sang petahana yang berkendara Partai Banteng, roboh tergeletak tak tertolong. Sedangkan eks anggota DPRD empat periode yang berkendara partai berlambang bintang tiga, duduk di kursi empuk sebagai orang nomor satu di Halmahera Barat.

Tak sampai sepekan dilantik, pemerintahan yang mengusung visi besar diahi, melantik sejumlah pejabat di lingkup birokrasi. Namun, bayangan Pulau Morotai terdeteksi dalam penempatan kepala Unit Layanan Pengadaan (ULP) yang asalnya dari Morotai, pulau tempat Benny Laos memimpin. Penunjukan Kepala ULP yang awalnya adalah staf ULP di Morotai, menandai periode awal migrasi eks pejabat Morotai yang menduduki jabatan strategis di Halmahera Barat.

Hari berganti, lima hari pasca melantik sejumlah pejabat, Bupati James tak malu-malu memboyong sejumlah perangkat daerah, ketua-ketua fraksi di DPRD (minus Fraksi PDIP yang memilih tak ikut), Banggar DPRD dan pimpinan DPRD, mengunjungi kabupaten pulau Morotai. Kunjungan bertemakan studi banding terkait rencana percepatan pembangunan daerah Halmahera Barat membuahkan ketakjuban Bupati James akan pesona kemajuan dan berkembangnya kabupaten Pulau Morotai, dibanding daerahnya sendiri.

Morotai memang berkelas, karena diberkahi keunggulan dari aspek geo-ekonomi dan geo-strategi. Keberlimpahan sumber daya alam perikanan dan pariwisata yang aduhai, ditambah kondisi geografis yang bertatap langsung dengan samudera pasifik –berbatasan dengan negara Filipina dan Jepang, mengantarkan Morotai ditetapkan sebagai Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) oleh pemerintah pusat.